SEMINAR: Perwakilan BKKBN DIY menunjukkan dokumen kerjasama dengan instansi lainnya disela seminar yang digelar rabu lalu. (BKKBN FOR RADAR JOGJA)
JOGJA – International Conference on Population and Development (ICPD) merupakan pertemuan tingkat dunia yang membahas isu kependudukan dan pembangunan. Pertemuan ini menandai tonggak era baru dalam salah satu isu penting yaitu pemenuhan hak individu dalam kebutuhan kesehatan reproduksi termasuk Keluarga Berencana (KB).
Dokumen kesepakatan hasil ICPD 1994 atau Plan of Action (PoA) diratifikasi dan menjadi acuan dasar dalam penetapan kebijakan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) bagi negara peserta, termasuk Indonesia hingga saat ini.
Strategi ini perlu disebarluaskan dan oleh sebab itu perlu diselenggarakan sebuah seminar tentang “Keragaman Demografis dan Pembangunan Berkelanjutan” sebagai bagian dari peringatan Hari Kependudukan Dunia 11 Juli 2019. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perwakiln BKKBN DIY bekerjasama dengan PSKK UGM, Koalisi Kependudukan DIY, Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) DIY, di Hotel Sahid Jaya, di Caturtunggal, Sleman, Rabu (31/7).
Dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari unsur dinas dan instansi lintas sektor tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, PKB, Mitra Kerja BKKBN.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN DIY Rohdhiana Sumariati Ssos MSc menyampaikan tujuan seminar ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah, organisasi swadaya masyarakat, dan swasta akan pentingnya menangani isu-isu kependudukan.
“Terutama terkait dengan mengurangi unmet need ber-KB, angka kematian ibu, dan kekerasan berbasis gender, dan upaya memanfaatkan bonus demografi,” ujarnya di Kantor Perwakilan BKKBN DIY, Jumat (16/8).
Rohdhiana menuturkan, dalam kesempatan tersebut ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPJ) dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tentang pengembangan materi kependudukanyang diharapkan dapat menyediakan materi pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal, dan informal. “Bagi pengajar, peserta didik, dan masyarakat tentang informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” ungkapnya. (*/pra/en)
