RADAR JOGJA – Pemerintah pusat sejauh ini belum mengetok peraturan terkait pelarangan mudik. Artinya, DIJ masih menerima kedatangan para pemudik dari berbagai daerah, termasuk zona merah seperti DKI Jakarta. Sejumlah skenario pun telah disiapkan untuk menekan kedatangan pemudik.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan, walaupun belum ada pelarangan, sejumlah keputusan akan diambil pemerintah pusat untuk menekan jumlah pemudik. Di antaranya pembatasan jumlah penumpang hingga pemberlakuan jarak penumpang pada transportasi umum.

“Transportasi yang disediakan pemerintah, baik kereta api, bus, maupun penerbangan harus memenuhi jarak saat penumpang duduk. Jadi selisihnya atau antarpenumpang paling sedikit 1,8 meter,”  ucap HB X usai melakukan telekonferensi dengan Presiden Joko Widodo Kamis (2/4).

Dengan menerapkan skema itu, kapasitas angkutan umum otomatis akan berkurang. Misalnya untuk bus berkapasitas 40 orang, kemungkinan hanya bisa terisi 20 penumpang, apabila peraturan soal jarak itu diterapkan. “Artinya kalau mudik pakai bus, harga tiket juga bisa berlipat jadi dua kali lipat,” paparnya.

Menurutnya, hal itu bisa menghambat masyarakat untuk pulang kampung ke daerah asalnya. Namun mekanisme dan finalisasinya masih menunggu arahan lebih lanjut dari presiden. “Mudik keputusan presiden, saya tidak tahu. Belum diputuskan. Biar bapak presiden yang menentukan,” terangnya.

Belum adanya pelarangan mudik menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan untuk menekan wabah virus korona. Sebab, upaya pemantauan pemudik di tempat tinggalnya dilakukan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. “Modal sosial jadi modal masyarakat Jogja meredam penularan korona,” jelasnya.

HB X berharap masyarakat tidak menjadi objek melainkan subjek kebijakan. Dengan kata lain, peran masyarakat dalam mendukung sebuah kebijakan sangat diperlukan.

“Keputusan jangan sampai terjadi karena gubernur kuasa, terus mutuske sak penake dewe (memutuskan seenaknya sendiri). Tapi bagaimana kita membangun dialog, bagaimana agar masyarakat bisa diuntungkan dalam kebijakan itu,” tandasnya.

Munculnya imbauan atau larangan mudik, terutama dari warga di zona merah berimbas pada perusahaan otobus (PO). Salah satu PO Citra Adi Lancar Group dari Maju Lancar, terpaksa harus mengandangkan seluruh armada busnya.

“Iya terpaksa begitu. Pengaruh di okupansi kita, bus jadi kosong karena tidak banyak mudik,”  ungkap Direktur Operasi Maju Lancar Group Adi Prasetyo dihubungi Radar Jogja Kamis (2/4).

Adi mengatakan, adanya masa tanggap darurat Covid-19 menjadi dasar pihaknya menutup operasional sementara waktu, 30 Maret sampai 6 April. Pertimbangan ini sebagai upaya minimal memutus mata rantai penularan virus korona.

“Bus penumpang umum tidak kami jalankan, bukan menuduh penumpang sakit. Kami juga punya karyawan dan pelanggan yang sama-sama situasi masing-masing tempat tinggal belum tahu harus berbuat apa,” ujarnya.

Akhirnya 250 pekerja awak angkutan bus termasuk security dan karyawan kantor tidak dipekerjakan. Pihak perusahaan memberikan intensif internal karyawan dalam bentuk barang. Sebab, tidak bekerja karena pengurangan armada yang beroperasi.

“Kami harap wacana BLT (bantuan langsung tunai) dari pemerintah pusat segera turun, untuk menguatkan awak kru kami yang terdampak situasi ini,” harapnya.

Dia menyebut selama merebaknya wabah korona tingkat okupansi penumpang bus turun 70 persen di semua PO. Biasanya pun sebanyak 40 bus dijalankan ke semua rute. Setelah muncul wabah ini, hanya delapan bus yang berjalan ke semua rute, yakni Wonosari- Jabodetabek, Wonosari-Bandung, Wonosari-Merak, dan Jogja-Semarang. “Iya bus kami masuk ke Terminal Giwangan, sekarang tidak jalan,”  tambahnya.

Sementara itu Kepala Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Jogja Bekti Zunanta mengatakan, tetap memberangkatkan armada bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan tidak ada pembatasan penumpang. “Tapi PO yang berhenti karena nggak ada penumpang,” katanya.

Dikatakan, ada yang memakai surat resmi seperti PO Citra Adi Lancar dan Haryanto. “Sementara tidak operasional. Tapi yang lainnya nggak ada surat resmi, tapi tahu-tahu sudah tidak beroperasional,” ujarnya.

Dicontohkan, ada puluhan bus AKAP keberangkatan Jakarta yang berhenti operasional karena tidak adanya penumpang. Namun ada pula PO yang memberangkatkan bus tujuan ke Jakarta yang hanya terisi tiga penumpang dari Terminal Giwangan.

Biasanya sehari sekitar 70 unit bus yang diberangkatkan ke Jakarta. “Sekarang hanya satu bus penumpangnya hanya tiga, akhirnya dioper di Purworejo dijadikan satu,” jelasnya sambil menyebut saat ini tidak ada bus kedatangan dari arah Jakarta.

Sedangkan terminal masih banyak menerima kedatangan stabil dari armada Transjogja. Meskipun tidak ada penumpangnya, mereka masih menjalankan rute. Armada arah timur seperti Surabaya juga masih stabil, sekitar 70 armada bus setiap hari. “Ini saja hanya bus Eka dan Sugeng, lainnya nggak ada,” katanya.

Untuk Bus Efisiensi, hanya tiga unit yang dijalankan dari biasanya sehari sekitar 60 armada. Tiga unit itu ke Purwokerto dan Cilacap. Untuk penumpang datang di Terminal Giwangan mengalami penurunan 51,5 persen. “Yang datang dua bus, itu pun penumpangnya hanya satu, yang satu kosong,”  tambahnya. (tor/wia/laz)