DANA BESAR: RS tipe C yang dibangun di Kelurahan Borokulon, Banyuurip, mendapat sorotan. PKS melihat pembangunan lebih tepat diarahkan untuk peningkatan puskemas. (BUDI AGUNG/RADAR JOGJA)
PURWOREJO – Menjadi partai pengusung Bupati Agus Bastian dalam Pilkada 2015, tidak menyurutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersuara kritis. Jelang satu tahun berakhirnya pemerintahan Agus Bastian-Yuli Hastuti, PKS melihat pemerintahan ini lebih fokus melakukan penanganan proyek mercusuar.
Anggota Fraksi PKS Ngadianto melihat apa yang sudah dilakukan Agus Bastian lebih kepada kegiatan fisik dan kurang menyentuh kepentingan lebih besar. “Fokus penanganan proyek-proyek mercusuar seharusnya ditinjau ulang. Nilai kemanfaatannya kurang dan masih ada hal yang jauh lebih membutuhkan penanganan,” katanya Minggu (14/7).
Dengan lebih banyak memperhatikan proyek mercusuar dengan nilai yang amat fantastis, dia menilai Agus Bastian lebih banyak mementingkan gebyar saja. Ditilik dari sisi manfaat juga masih kurang karena masih ada hal yang jadi prioritas seperti urusan wajib layanan dasar.
“Kenapa harus membangun rumah sakit yang besar. Itu kan bisa diarahkan untuk peningkatan puskemas yang kalau ditotal hanya butuh sekitar Rp 56 miliar. Dan itu bisa dinikmati masyarakat, juga dekat dengan tempat tinggal warga,” tambah Ngadianto.
Pemkab juga dinilai terlalu fokus pada pembangunan di kawasan kota dan selatan-selatan saja. Sedangkan untuk kawasan yang lain, seolah terpinggirakan dan tidak digarap. “Sisi selatan belum tampak pembangunannya. Yang lain bisa dikatakan anak tiri,” sindirnya.
Ngandianto juga meminta penanganan kemiskinan dan didukung dengan pembangunan untuk beberapa sektor yang diharapkan warga ditangani. Menilai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan sudah baik, namun dia melihat jika itu perlu ditata lagi.
Untuk kawasan yang masih merah seperti Kecamatan Bruno dan Kemiri, harus diutamakan dan tidak bisa disamakan dengan wilayah lain yang sudah membaik angkanya. “Program itu seharusnya tidak disamakan untuk semua desa. Wilayah yang angkanya masih merah, harus lebih banyak dan didahulukan,” pesan Ngadianto.
Menilik hal itu, pemkab membutuhkan update data rutin. Dia melihat pemkab masih kalah dengan takmir masjid yang saban tahun membagikan zakat. Tanpa mendapat bayaran, mereka bisa melihat mana yang berhak mendapatkan zakat dan sudah tidak layak dapat zakat. (udi/laz/er)
