Radar Jogja – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Tmur (Kaltim) akan dilakukan bertahap. Paling tidak, pembangunan infrastruktur dimulai akhir tahun 2020.

Basoeki menjelaskan, di tahun 2020 ada tiga hal yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Mulai dari mendesain rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) pada kawasan yang sudah ditetapkan di Kabupaten Penaham Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik kompleks perkantoran, kawasan perumahan, perdagangan, sampai letak istana presiden.

Selanjutnya, tambah menteri, tahap kedua berupa pembuatan desain prasarana dasar. Seperti jalan, drainase sampai dengan waduk untuk persediaan air bersihnya. “Mungkin nanti juga akan dibangun jaringan kereta listrik,” jelasnya, usai memberi kuliah umum mahasiswa Pascasarjana Fakultas Teknik (FT) UGM, kemarin (27/8).

Selain itu, lanjutnya, akan disiapkan pula pembangunan untuk perumahan dan perkantoran yang berada di lokasi baru. “Yang paling penting untuk pertengahan tahun 2020 adalah pembangunan jalan untuk akses pembangunan,” tambahnya.

Lahan untuk ibu kota baru telah disiapkan sebesar 180 ribu hektare. Hanya saja pada tahap awal akan dilakukan pembangunan pada 40 ribu hektare  untuk kantor-kantor pemerintahan.

Menurut Basoeki, pembangunan dan pemindahan juga akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari kantor kementerian PUPR, keuangan, dan kemudian istana presiden. “Dan rencana 2024 sudah mulai pemindahan,” ungkapnya.

Kota yang akan mengusung konsep forest city diklaim tidak akan merusak lingkungan sekitar. Nantinya wilayah-wilayah yang pernah dijadikan kebun sawit ilegal akan kembali dihutankan.

Sedangkan untuk gaya arsitektur, Basoeki menyebut nantinya desain istana negara tidak akan memiliki arsitektur Kaltim, tetapi nasional. “Meskipun belum ada desain yang final dan masih kriterianya,” tambahnya.

Saat disinggung terkait anggaran pembangunan, ia menuturkan dari 100 persen anggaran yang akan digunakan berasal dari tiga sumber. Dengan persentase 19,2 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54 persen, dan 26 persen lainnya investasi dari pihak swasta.

Selain itu, nantinya ibu kota baru juga akan membutuhkan sebanyak 1,5 juta pegawai. Dengan 800 ribu untuk aparatur sipil negara (ASN). (*)