RADAR JOGJA – Menteri Desa/ Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan secara tegas menolak wacana pengurangan apalagi pengentian dana desa. Dia mengatakan ada sejumlah pihak yang menginginkan dana desa dihapuskan karena dinilai tidak cukup efektif untuk penanganan desa tertinggal.

“Dana desa sebesar Rp72 triliun memang besar dibandingkan dengan dana subsidi pupuk (Rp 30 triliun),” katanya di depan peserta Studium Generale di Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (4/1).

“Saya sampaikan saat ini ada 27.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Kami targetkan hingga lima tahun ke depan, akan menyelesaikan 10.000 desa tertinggal dan bisa sampai 12.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal,” lanjutnya.

Untuk menyelesaikan target pengentasan desa tertinggal lima tahun ke depan, pihaknya tengah melakukan profiling desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Halim berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran yang menyesuaikan dengan profiling tersebut.

Rektor UNY Sutrisna Wibawa pun menyatakan kampusnya siap untuk bersinergi lebih lanjut. Terlebih jumlah mahasiswa yang dikirim UNY untuk program pengabdian masyarakat setiap tahun yang relatif besar. Misalnya dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2019, sebanyakl 4.519 mahasiswa diterjunkan.

“Disebar di 318 desa seluruh Indonesia. Daerah sekitaran Jawa Tengah dan DIJ yang relatif butuh sentuhan pengembangan seperti Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, menjadi prioritas penerjunan KKN,” tuturnya.

Didukung dengan program yang beragam di tiap daerah. Mulai dari program tematik kebangsaan hingga pengenalan lapangan persekolahan (PLP).  “Anak-anak ini mengajar di 267 sekolah dan 27 lembaga,” tambahnya. (sky/tif)