KULONPROGO – Kabupaten Kulonprogo mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemda DIY sebesar Rp 2,06 miliar. BKK tersebut diperuntukkan membiayai kegiatan padat karya infrastruktur yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
“Padat karya infrastruktur di Kulonprogo tersebar di 16 lokasi,” jelas Anggota Komisi D DPRD DIY Soleh Wibowo, Jumat(8/3).
Menurut dia, kegiatan padat karya infrastruktur tersebut didahului dengan sosialisasi ke masyarakat pada Februari lalu. Soleh mengaku hadir saat sosialisasi di Desa Kaliagung, Sentolo, Kulonprogo. “Dari inforrmasi yang kami terima, masyarakat menggunakan padat karya infrastruktur untuk membangun jalan cor konblok,” ungkapnya.
Rencananya kegiatan di Kulonprogo dimulai Agustus mendatang. “Kesiapan jajaran Pemkab Kulonprogo masih beberapa bulan ke depan,” lanjut Soleh.
Dana BKK yang dikucurkan ke Kulonprogo merupakan bagian dari kegiatan padat karya infrastruktur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY seluruhnya menelan anggaran Rp 8.385.000.000 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
Dana sebesar itu terbagi untuk 65 lokasi di kabupaten dan kota se-DIY. Seluruh anggarannya bersumber dari APBD DIY Tahun Anggaran (TA) 2019. Untuk setiap lokasi, anggaran padat karya infrastruktur itu sebesar Rp 129 juta. Dana itu yang digunakan masyarakat membangun cor konblok maupun talud sepanjang 450 meter. Kegiatan padat karya infrastruktur di setiap lokasi menyerap 52 tenaga kerja. Total pekerja yang terserap selama kegiatan berlangsung se-DIY mencapai 3.380 orang pekerja.
“Alokasi BKK langsung ditransfer dari Pemda DIY ke kabupaten dan kota se-DIY,” terang wakil rakyat yang bermukim di Karangwuni, Wates, Kulonprogo ini.
Soleh mengungkapkan, padat karya infrastruktur ditujukan demi memberdayakan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Kegiatan itu juga menyasar masyarakat rentan. Mereka antara lain, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan lainnya.
“Rata-rata berlatar belakang tamatan SD hingga SLTP,” tuturnya.
Dengan adanya kegiatan padat karya infrastruktur itu, Soleh berharap berdampak positif di masyarakat. Khususnya mendorong peningkatan perekonomian warga. Terutama yang berada di kantong-kantong kemiskinan.
Di samping itu, padat karya infrastruktur itu dapat mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Juga meningkatkan daya dukung alam, daya tampung lingkungan dan terpeliharanya semangat gotong royong di tengah masyarakat. “Ini bagian dari kearifan lokal,” ungkap Soleh.
Selama ini padat karya infrastruktur memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan produktivitas warga. Dengan padat karya infrastruktur, masyarakat menjadi lebih berdaya. Padat karya infrastruktur ini berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Usulan dan pengerjaannya dilakukan langsung oleh masyarakat setempat.
Pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Atau di musim sepi kerja. Sifat pekerjaan memberikan penghasilan langsung kepada penganggur dan setengah penganggur. Tak ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat atas tanah, pohon atau tanamannya yang terkena kegiatan padat karya infrastruktur.
Jalannya pekerjaan padat karya infrastruktur dilarang diborongkan kepada pihak ketiga. Pengerjaannya memakai peralatan teknologi sederhana sehingga tidak menggunakan alat berat. (kus/mg2)