GUNUNGKIDUL – Salah satu solusi mengatasi krisis air saat kemarau di Gunungkidul adalah droping air. Pemkab Gunungkidil melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul selalu melakukannya tiap tahun.
Pemkab pun menganggarkan dana melalui APBD untuk program droping air. Tapi, tahun ini besaran dana itu dipangkas.
Alokasi dana droping air lebih kecil jika dibanding tahun sebelumnya. Pada 2018, BPBD menganggarkan program droping air sebesar Rp 600 juta. Sementara tahun ini mengalami peninjauan demi menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang lain.
Anggaran dipangkas Rp 100 juta. ”Anggaran droping air di 2019 sebesar Rp 500 juta,” kata Kepala BPBD Gunungkidul Edy Basuki saat dihubungi kemarin (30/5).
Dia memastikan, hingga kini sebagian besar kecamatan belum ada yang mengajukan permintaan droping air. Usai rapat koordinasi dengan kecamatan beberapa waktu lalu, sampai saat ini baru ada satu kecamatan mengajukan permintaan droping air. Kecamatan itu yakni Girisubo.
”Memang, dari informasi yang masuk sudah banyak masyarakat membeli air bersih dari tangki swasta. Namun, sampai sekarang pihak desa maupun kecamatan belum mengajukan droping ke BPBD. Padahal, jika ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan surat ke BPBD,” ujarnya.
Jika sudah banyak permintaan yang masuk, BPBD bakal memetakan dan menjadwalkan pendistribusian bantuan air bersih. Edy mengimbau masyarakat terdampak kekeringan segera mengajukan permohonan bantuan air bersih.
”Kalau BPBD kan tidak dilibatkan dalam penanganan solusi jangka panjang. Kami bagian droping air,” ucapnya.
Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, di antara program penanggulangan krisis air melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pamsimas merupakan program kerja sama antara pusat dengan pemkab. Tahun lalu, sedikitnya sudah ada 15 desa tersasar program Pansimas III.
”Dengan adanya Pamsimas, kesulitan air bersih masyarakat lambat laun dapat teratasi,” kata Badingah.
Kehadiran Pamsimas sedikit banyak turut memperkecil zona rawan kekeringan di Bumi Handayani. Dengan demikian, program ini menjadi nilai tambah bagi PDAM yang sudah mengaliri sebanyak 83 persen.
”Kami juga akan menggandeng pihak ketiga seperti perusahaan swasta dalam memanfaatkan CSR (corporate social responsibility), perguruan tinggi, dan pemerintah pusat agar dapat mencukupi kekurangan sebesar 17 persen air bersih,” ujarnya. (gun/amd/zl)
