GEOSITE: Gua Jomblang di Pacarejo di Semanu, Gunungkidul, termasuk daftar yang direkomendasikan untuk dikunjungi karena keunikannya. Tempat ini menjadi bagian dari geosite Geopark Gunung Sewu. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Harapan Pemerintah Desa (Pemdes) Semanu, Kecamatan Semanu terhadap pemekaran wilayah dipastikan kandas. Raperda tentang Pemekaran Desa sempat masuk dalam skala prioritas program perencanaan pembentukan peraturan daerah di DPRD.
Kepala Desa (Kades) Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi mengatakan dorongan pemekaran wilayah bukan usulan perorangan. Namun juga dikehendaki oleh desa-desa lain di Semanu. Pertimbangannya, karena cakupan luas wilayah. “Dengan wilayah terlalu luas, proses pembangunan tidak bisa optimal. Apalagi dana yang dimiliki juga masih sangat terbatas,” kata Suhadi kemarin.
Sebagai gambaran, di Pacarejo memiliki 28 padukuhan. Sedangkan desa lain di luar Semanu ada yang hanya memiliki enam padukuhan. Menurutnya, kondisi demikian memicu adanya ketimpangan dalam hal tanggung jawab. “Padahal dari sisi dukungan anggaran tidak terlalu jauh berbeda. Dana desa antara Pacarejo dengan desa lain selisihnya hanya Rp 200 juta,” ucapnya.
Dengan angka tersebut pemdes harus menaungi 28 padukuhan dengan penduduk mencapai 15.000 jiwa. Oleh sebab itu, wacana pembentukan perda tentang pemekaran desa hendaknya direalisasikan. Keberadaan perda tentang pemekaran desa dijadikan dasar untuk pengembangan wilayah. Salah satunya melalui pemekaran.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati tidak menampik jika raperda tentang pemekaran desa sempat masuk dalam skala prioritas program perencanaan pembentukan peraturan daerah di DPRD tepatnya di 2018. Tapi rapeda batal dibahas karena dapat masukan dari Pemerintah Provinsi DIJ. “Kebetulan saat itu saya jadi anggota badan legislasi DPRD dan sudah berkonsultasi. Tapi rancangan tidak diloloskan,” kata Ery Agustin.
Dia menjelaskan, didalam hasil konsultasi dijelaskan ada beberapa kriteria dan persyaratan pemekaran wilayah belum bisa dipenuhi sehingga raperda batal dibahas. Meski tidak lagi menjadi skala prioritas, keberadaan raperda tentang pemekaran desa masih bisa dilanjutkan.
“Tentunnya kami akan inventarisasi lagi. Salah satunya menampung aspirasi yang muncul dari Desa Pacarejo,” jelas politisi Partai Golkar itu. (gun/din)
